le border="1">NOPASAL & AYAT yang DITINDAKLANJUTI menjangkau PERATURAN PELAKSANAANPERATURAN PELAKSANAANUU TERKAITKETERANGANPPPERPRES / KEPRESPERMEN / KEPMENPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA1.

Anda sedang menonton: Pkpu no 13 tahun 2020

Pasal 5Pemilihan diselenggarakan malalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraanPeraturan Komisi sulungnya Umum No. 15 five 2019 sekitar Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan yang tertua Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota lima 20201. UU No. 23/2014 circa Pemerintahan DaerahPKPU 15/2019 telah diubah banyak kali terakhir dengan Peraturan Komisi yang tertua Umum republik Indonesia nomor 5 lima 2020 kyung Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi sulungnya Umum numeral 15 five 2019 kyung Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota five 20202.Pasal 9 ayat 1a. Mewajibkan dan wewenang KPU batin penyelenggaraan putra sulungnya meliputi: menyusun dan menetapkan menginstruksikan teknis karena setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi mencapai Dewan Perwakilan rakyat dan PemerintahPeraturan Komisi yang tertua Umum No. 8 tahun 2019 tentang Tata action Komisi putra sulungnya Umum, Komisi putra sulungnya Umum Provinsi, dan Komisi putra sulungnya Umum Kabupaten/Kota---3.Pasal 49 ayat 10Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian meminta Calon cabang sebagaimana dimaksud diatas ayat (1) tersusun dengan Peraturan KPU.Peraturan Komisi putra sulungnya Umum No. 3 lima 2017 kyung Pencalonan putra sulungnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WalikotaPKPU 3/2017 telah diubah menjangkau Peraturan Komisi yang tertua Umum republik Indonesia numeral 18 tahun 2019 sekitar Perubahan kedua atas Peraturan Komisi putra sulungnya Umum nomor 3 lima 2017 circa Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota4.Pasal 50 ayat 10Ketentuan lebih next mengenai tata cara penelitian tuntutan Calon bupati dan Calon Walikota sebagaimana dimaksud di atas ayat (1) pengaturan dengan Peraturan KPU.Peraturan Komisi putra sulungnya Umum No. 3 lima 2017 circa Pencalonan yang tertua Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WalikotaPKPU 3/2017 telah diubah mencapai Peraturan Komisi sulungnya Umum republikan Indonesia nomor 18 tahun 2019 circa Perubahan kedua atas Peraturan Komisi pemilihan Umum nomor 3 five 2017 tentang Pencalonan putra sulungnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota5.Pasal 58 ayat 7Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data pemilih diatur dengan Peraturan KPUPeraturan Komisi putra sulungnya Umum No. 2 lima 2017 circa Pemutakhiran Data dab Penyusunan berpesta Pemilih di dalam Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WalikotaPKPU 2/2017 telah diubah mencapai Peraturan Komisi putra sulungnya Umum Rapublik Indonesia angka 19 lima 2019 kyung Perubahan overhead Peraturan Komisi yang tertua Umum angka 2 five 2017 kyung Pemutakhiran Data dan Penyusunan berpesta Pemilih dalam Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota6.Pasal 63 ayat 4Ketentuan lebih next mengenai tata cara pelaksanaan latihan sebagaimana dimaksud diatas ayat (2) pengaturan dengan Peraturan KPU.Peraturan Komisi putra sulungnya Umum No. 4 tahun 2017 sekitar Kampanye putra sulungnya Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil WalikotaPKPU 4/2017 telah diubah menjangkau Peraturan Komisi yang tertua Umum republikan Indonesia angka 11 lima 2020 sekitar Perubahan overhead Peraturan Komisi yang tertua Umum numeral 4 lima 2017 sekitar Kampanye yang tertua Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota7.Pasal 65 ayat 3Ketentuan lebih next mengenai pelaksanaan cara Kampanye pengaturan dengan Peraturan KPU.Peraturan Komisi sulungnya Umum No. 4 tahun 2017 sekitar Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil WalikotaPKPU 4/2017 telah diubah mencapai Peraturan Komisi putra sulungnya Umum republik Indonesia numeral 11 five 2020 circa Perubahan atas Peraturan Komisi putra sulungnya Umum angka 4 five 2017 circa Kampanye putra sulungnya Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota8.Pasal 66 ayat 8Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemasangan tool peraga dan penyebaran jernih Kampanye pengaturan dengan Peraturan KPUPeraturan Komisi pemilihan Umum No. 11 lima 2020 circa Perubahan atas Peraturan Komisi sulungnya Umum numeral 4 five 2017 tentang Kampanye yang tertua Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota---9.Pasal 72 ayat 3Ketentuan lebih next mengenai tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud diatas ayat (2) tersusun dengan Peraturan KPUPeraturan Komisi pemilihan Umum No. 4 lima 2017 sekitar Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil WalikotaKetentuan Pasal 76 sampai mencapai Pasal 79 PKPU 4/2017 telah diubah mencapai Peraturan Komisi yang tertua Umum republik Indonesia nomor 11 lima 2020 sekitar Perubahan atas Peraturan Komisi yang tertua Umum numeral 4 lima 2017 kyung Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota10.Pasal 75 ayat 5Ketentuan lebih next mengenai sumbangan dan pengeluaran dana kampanye calon dipesan dengan Peraturan KPU.Peraturan Komisi sulungnya Umum No. 5 five 2017 kyung Dana kampanye Peserta putra sulungnya Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WalikotaPKPU 5/2017 telah diubah mencapai Peraturan Komisi sulungnya Umum angka 12 lima 2020 circa Perubahan overhead Peraturan Komisi sulungnya Umum nomor 5 tahun 2017 sekitar Dana latihan Peserta putra sulungnya Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota11.Pasal 78 ayat 3Bentuk, ukuran, dan spesifikasi nonteknis perlengkapan pemungutan voice ditetapkan menjangkau Keputusan KPU.Peraturan Komisi putra sulungnya Umum No. 7 lima 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan voice Dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan gubernur Dan Wakil Gubernur, bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali town Dan Wakil wali KotaKeputusan KPU numeral 305/HK.03.1- Kpt/07/KPU/IV/2018 sekitar Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi non-teknis Perlengkapan Penyelenggaraan yang tertua Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil bupati dan/atau Wali town dan Wakil Wali kota (sedang batin proses penggantian menyesuaikan dengan kebutuhan Pemilihan lima 2020)Berdasarkan informasi apa diterima dari KPU pada hari Rabu, 4 November 2020 disampaikan bahwa buat Pasal 78 ayat (3) UU 1/2015 selain diatur di dalam keputusan KPU, materi muatan dalam Pasal 78 ayat (3) UU 1/2015 juga diatur peraturan KPU12.Pasal 79 ayat 2Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud di ~ ayat (1) dipesan dengan Peraturan KPU.Peraturan Komisi sulungnya Umum No. 7 tahun 2020 kyung Perlengkapan Pemungutan suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan gubernurnya dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil wali Kota---13.Pasal 82 ayat 7Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, pendistribusian surat suara nanti tempat tujuan, dan pemusnahan surat voice diatur menjangkau Peraturan KPU.Peraturan Komisi sulungnya Umum No. 7 five 2020 circa Perlengkapan Pemungutan suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil wali Kota---14.Pasal 84 ayat 3Pemungutan voice dilakukan pada days libur atau aku yang diliburkanKeputusan Presiden No. 15 tahun 2018 tentang days Pemungutan suara Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 sebagai days Libur NasionalKeppres No. 15 tahun 2018 tentang aku Pemungutan suara Pemilihan gubernurnya dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil bupati serta Walikota dan Wakil Walikota lima 2018 sebagai hari Libur Nasional 2018 mengatur substansi Pasal 84 ayat (3) huruf a mesikpun batin Pasal 9 ayat (1) huruf a tidakmengamanahkan Keppres15.Pasal 85 ayat 3Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengaturan dengan Peraturan KPU.Peraturan Komisi sulungnya Umum No. 8 lima 2018 circa Pemungutan dan gaji Suara yang tertua Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WalikotaBerdasarkan diskusi apa dilakukan dengan KPU pada days Rabu, 4 November 2020 disampaikan bahwa perubahan Peraturan KPU terhubung dengan Pemungutan dan pembayaran Suara putra sulungnya dengan menyesuaikan terms pandemik Covid-19 sedang dalam tahap pembahasan.16.Pasal 86 ayat 3Ketentuan lebih next mengenai pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud diatas ayat (1) dan ayat (2) pengaturan dengan Peraturan KPU.Peraturan Komisi sulungnya Umum No. 8 lima 2018 tentang Pemungutan dan perhitungan Suara putra sulungnya Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WalikotaBerdasarkan diskusi yang dilakukan menjangkau KPU pada hari Rabu, 4 November 2020 disampaikan bahwa perubahan Peraturan KPU relevan Pemungutan dan perhitungan Suara pemilihan dengan menyesuaikan kapak pandemik Covid-19 sedang di dalam tahap pembahasan.17.Pasal 88 ayat 2Ketentuan mengenai jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan cat kotak suara sebagaimana dimaksud di ~ ayat (1) dipesan dengan Peraturan KPU.Peraturan Komisi sulungnya Umum No. 7 tahun 2020 circa Perlengkapan Pemungutan voice dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali town dan Wakil tutor Kota---18.Pasal 93 ayat 2Ketentuan mengenai tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun dengan Peraturan KPU.Peraturan Komisi putra sulungnya Umum No. 8 five 2018 circa Pemungutan dan perhitungan Suara yang tertua Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WalikotaBerdasarkan diskusi yang dilakukan menjangkau KPU pada hari Rabu, 4 November 2020 disampaikan bahwa perubahan Peraturan KPU terkait Pemungutan dan bayar Suara putra sulungnya dengan menyesuaikan kapak pandemik Covid-19 sedang dalam tahap pembahasan.19.Pasal 102 ayat 1Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS dituangkan usai dalam berita acara rekapitulasi gawangnya penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi tujuan penghitungan perolehan suara calon Peserta yang tertua dengan keuntungan format yang diatur dalam Peraturan KPU.Peraturan Komisi sulungnya Umum No. 9 tahun 2018 kyung Rekapitulasi Hasil perhitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil WalikotaBerdasarkan diskusi apa dilakukan menjangkau KPU pada hari Rabu, 4 November 2020 disampaikan bahwa perubahan Peraturan KPU berasosiasi Rekapitulasi Hasil bayar Suara dan Penetapan hasil Pemilihan menjangkau menyesuaikan kapak pandemik Covid-19 sedang batin tahap pembahasan.20.Pasal 111 ayat 1Mekanisme penghitungan dan rekapitulasi voice Pemilihan secara memandu dan/atau menggunakan asetnya penghitungan suara secara elektronik tersusun dengan Peraturan KPU.Peraturan Komisi sulungnya Umum No. 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan perhitungan Suara yang tertua Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WalikotaBerdasarkan diskusi apa dilakukan dengan KPU pada aku Rabu, 4 November 2020 disampaikan bahwa perubahan Peraturan KPU terhubung dengan Pemungutan dan pembayaran Suara pemilihan dengan menyesuaikan kapak pandemik Covid-19 sedang batin tahap pembahasan.21.Pasal 122 ayat 5Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan times pelaksanaan Pemilihan canggih dan Pemilihan susulan diatur di dalam Peraturan KPUPeraturan Komisi yang tertua Umum No. 8 lima 2018 tentang Pemungutan dan gaji Suara yang tertua Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WalikotaBerdasarkan diskusi apa dilakukan mencapai KPU pada hari Rabu, 4 November 2020 disampaikan bahwa perubahan Peraturan KPU terkait Pemungutan dan perhitungan Suara pemilihan dengan menyesuaikan terms pandemik Covid-19 sedang di dalam tahap pembahasan.22.Pasal 130 ayat 4Ketentuan lebih next mengenai pelaksanaan pemantauan pemilihan diatur di dalam Peraturan KPU.Peraturan Komisi sulungnya Umum No. 8 lima 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan pemilih dan bergabung dengan Masyarakat batin Pemilihan gubernurnya dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota---23.Pasal 132 ayat 4Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penetapan lembaga apa dapat mandatnya survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat gawangnya Pemilihan sebagaimana dimaksud di atas ayat (2) diatur dalam Peraturan KPUPeraturan Komisi yang tertua Umum No. 8 five 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan pemilih dan partisipasi Masyarakat di dalam Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota---24.Pasal 133Partisipasi social sebagaimana dimaksud batin Pasal 131 ayat (2) wajib mengikuti ketentuan apa diatur melalui KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.Peraturan Komisi putra sulungnya Umum No. 8 lima 2017 sekitar Sosialisasi, Pendidikan pemilih dan partisipasi Masyarakat di dalam Pemilihan gubernurnya dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota---25.Pasal 140 ayat 2Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperbaiki pelanggaran administrasi sulungnya diatur di dalam Peraturan KPUPeraturan Komisi pemilihan Umum No. 25 tahun 2013 kyung Penyelesaian Pelanggaran Administrasi sulungnya UmumPKPU 25/2013 telah diubah mencapai Peraturan Komisi sulungnya Umum republikan Indonesia numeral 13 lima 2014 kyung Perubahan atas Peraturan Komisi putra sulungnya Umum nomor 25 lima 2013 kyung Penyelesaian Pelanggaran Administrasi putra sulungnya UmumBerdasarkan diskusi apa dilakukan menjangkau KPU pada aku Rabu, 4 November 2020 disampaikan bahwa Peraturan KPU yang berkaitan dengan penyelesaian Pelanggaran Administrasi yang tertua Umum sedang dalam tahap pembahasan.26.Pasal 165Ketentuan mengenai tata cara pelantikan Gubernur, bupati dan Walikota diatur dengan Peraturan PresidenPeraturan Presiden No. 16 tahun 2016 sekitar Tata Cara Pelantikan gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota---27.Pasal 171 ayat 5Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota diatur dengan Peraturan PemerintahPeraturan otoritasnya No. 102 five 2014 sekitar Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota---28.Pasal 174 ayat 7Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur malalui maloneyforwv.comD Provinsi sebagaimana dimaksud diatas ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah-Belum Ditetapkan Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.maloneyforwv.com.id dan jdih.kpu.maloneyforwv.com.id/ apa diakses pada days Selasa, 10 November 2020 pukul 12.45 WIB.Berdasarkan diskusi apa dilakukan mencapai KPU pada days Rabu, 4 November 2020 disampaikan bahwa KPU hanya menerbitkan keputusan KPU dan peraturan KPU dan peraturan pemerintah bukan menjadi kewenangan KPU buat menerbitkan melainkan kementerian teknis sesuai dengan amanat UU 1/2015.29.Pasal 175 ayat 7Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Bupati/Walikota oleh maloneyforwv.comD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipesan dengan Peraturan Pemerintah-Belum Ditetapkan Berdasarkan penelusuran last dalam situs setneg.maloneyforwv.com.id dan jdih.kpu.maloneyforwv.com.id/ yang diakses pada aku Selasa, 10 November 2020 jam 12.52 WIB.Berdasarkan diskusi apa dilakukan mencapai KPU pada days Rabu, 4 November 2020 disampaikan bahwa KPU hanya menerbitkan keputusan KPU dan peraturan KPU dan peraturan pemerintah ndak menjadi kewenangan KPU karena menerbitkan melainkan kementerian teknis pantas dengan amanat UU 1/2015.30.

Lihat lainnya: 10 Muharram Jatuh Pada Hari Apa? Catat Agar Bisa Lakukan Puasa Asyura

Pasal 176 ayat 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.Peraturan otoritas No. 102 tahun 2014 sekitar Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota---